KONTRAK POLITIK UNTUK PEMEGANG AMANAH RAKYAT

Semarak pesta demokrasi yang  melanda bangsa Indonesia mulai dari tahun 1999 dengan dilaksanakannya pemilu pertama sejak tumbangnya rezim orde baru yang dinilai lebih demokratis dibanding pemilu semasa orde baru, kemudian dengan perangkat undang-undang politik yang baru tahun 2004 digelar pemilu dimana rakyat tidak lagi membeli kucing dalam karung atas wakil rakyat yang akan mereka pilih walaupun masih menggunakan sistem suara terbanyak dan pemilihan presiden dengan  sistem langsung ditambah ratusan pilkada provinsi dan kabupaten/kota sepanjang 2005 sampai 2008 menambah sedikit kuat dan berharganya suara rakyat sehingga kedaulatan ditangan rakyat tidak lagi hanya sekedar slogan pemanis ranah politik bangsa Indonesia.

            Pemilihan langsung wakil rakyat, kepala daerah dan presiden diharapkan akan melahirkan figur pemegang amanah yang meliki kapasitas dan kapabilitas untuk menunaikan amanah rakyat. Namun dalam rentang waktu 2004 sampai 2009 parade kebebasan demokrasi tercoreng dengan terungkapnya kasus korupsi,kolusi dan nepotisme yang merupakan salah satu isi dari 6 visi reformasi yang diperjuangkan mahasiswa lebih dari 10 tahun lalu yang dilakukan oleh wakil rakyat dan eksekutif dengan dana rakyat yang disalah gunakan mencapai miliaran rupiah. Rupanya sumpah dan janji yang dilakukan sesuai agama masing-masing dengan mengatas namakan Tuhan Yang Maha Kuasa ditak lagi menggetarkan keimanan para pejabat untuk melakukan pengkhianatan terhadap rakyat. Atau mungkin para oknum wakil rakyat dan eksekutif berangggapan bahwa menipu Tuhan hanya diketahui oleh dirinya dan sang pencipta dan tidak memiliki sanksi sosial namun jika menipu rakyat akan berakibat malu bagi diri dan keluarganya serta memiliki sanksi sosial yang tinggi ditambah dengan pidana.

            Fenomena ini menarik untuk dicermati agar rakyat pemilik sah suara dan kedaulatan atas bangsa ini tidak di tipu lagi oleh para pemburu kekuasaan yang tidak amanah. Akhir-akhir ini istilah kontrak politik atau kontrak sosisal kian populer karena rakyat sudah kapok ‘dikibuli’ pada setiap pemilu serta pilkada dan tak mau lagi memberi cek kosong, janji yang tak jelas. LSM dan mahasiswalah yang mempelopori agar pertanggung jawaban ini menjadi jelas. agar setiap wakil rakyat dan penguasa daerah punya komitmen yang jelas dengan konstituen yang memberi mereka amanah dalam bentuk suara.

Tidak selamanya pelaksanaan demokrasi akan berbanding terbalik dengan angka korupsi yang dilakukan oleh pelaku demokrasi baik subyek maupun obyeknya. Sepanjang pelaksanaan pemilu dan pilkada pasca orde baru sudah kita saksikan parade memalukan para pelaksana pemilu dan pilkada yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan hasil Pemilu dan pilkada yaitu wakil rakyat dan pejabat daerah yang di penjarakan karena kurang lihai melakukan praktek korupsi karena kita menyadari masih banyak bagian dari merekan oknum yang lebih licin yang belum terjerat.

Kondisi legislative kita saat ini belum jauh berbeda walaupun sudah sedikit berubah kearah lebih baik namun harus dilakukan fungsi kontrol yang lebih ketat dan agresif. Semangat demokrasi dan reformasi malah dimanfaatkan untuk memperkuat bargaining position legislatif terhadap eksekutif. Atas nama jutaan rakyat, legislatif memiliki kontrol yang kuat terhadap eksekutif. Mereka akhirnya saling tarik menarik dalam “menggarap” APBD. Dewan meminta jatah anggaran jauh lebih banyak dibanding sebelumnya. Penyelewengan uang rakyat bertaburan pada APBD. Beberapa rapat pembuatan, pembahasan dan pengesahaan APBD yang semestinya terbuka untuk umum malah tidak boleh diliput oleh media massa apalagi oleh rakyat yang kebanyakan tidak memiliki perhatian dan kemampuan untuk itu. Masyarakat akhirnya banyak yang tidak mengetahui secara rinci untuk apa saja anggaran APBD itu. Hal itu karena pada kenyataannya anggaran pembangunan masih disusun untuk mensejahterakan eksekutif, l legislatif, ketimbang masyarakat. Misalnya anggaran pembangunan sekolah, sarana kesehatan, program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan pemuda dan lain-lain memiliki porsi dana yang jauh lebih kecil dibanding anggaran rutin untuk gaji dan tunjangan, perbaikan kantor, pembangunan rumah dinas pejabat yang semuanya merugikan rakyat.

Hal lain yang patut dikhawatirkan adalah wakil rakyat hanya akan mewakili komunitasnya sendiri. Undang-undang dinegara kita mengatur bahwa calon anggota legislatif di usulan oleh partai politik peserta pemilu. Setelah mereka terpilih biasanya yang terjadi adalah para wakil rakyat berada diparlemen terkesan dan kenyataannya mewakili kepentingan partai dan konstituennya saja. Ini sangat merugikan rakyat yang berada di daerah pemilihan, bayangkan jika ada satu kecamatan hanya diwakili oleh satu anggota dewan dari satu partai tertentu saja yang berhasil mendapatkan kursi DPRD berarti ada lebih dari 40 konstituen partai lain yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan yang tidak akan dilihat aspirasi dan kebutuhannya sebagai rakyat ketika semangat sempit mewakili komunitas dan partai pengusung yang dikedepankan.

Dalam meningkatkan kapasitas dam kapabilitas wakil rakyat dan pempimpin daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik perlu dilakukan fungsi kontrol yang kuat oleh semua elemen yang berkewajiban dan memiliki kewenangan ntuk itu. Jika legislatif memiliki fungsi control terhadap eksekutif  maka masyarakat, gerakan mahasiswa, aktivis LSM dan kekuatan lainnya dapat melakukan fungsi kontrol terhadap semua lembaga tersebut. Fungsi kontrol bukan hanya dilakukan ketika sebelum mereka menduduki jabatan namun saat mereka melaksanakan amanah rakyat lebih mendapatkan porsi yang lebih besar. Salah satu fungsi kontrol yang dilakukan agar menjadi sebuah gerakan yang massif adalah dengan melakukan kontrak politik atau kontrak sosial dengan legislatife dan eksekutif.

Kontrak sosial adalah metode gerakan mahasiswa dan rakyat untuk membangun suatu komitmen bersama dengan pihak-pihak yang dianggap nantinya akan memiliki peran strategis dalam menentukan nasib banyak orang. Biasanya kontrak politik atau sosial dilakukan dengan kandidat kepala Negara atau kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan umum, atau bisa juga calon anggota legislatif yang akan mewakili suara rakyat di parlemen.

Metode ini cukup efektif untuk mengontrol kinerja orang-orang yang telah terikat kontrak sosial dengan mahasiswa sebab masyarakat dapat menilai sejauh mana pemimpin mereka memegang amanah sesuai janji dan komitmen mereka pada klausul-kalusul kontrak sosial. Meskipun kontrak sosial tidak memilki kekuatan hukum, namun ia memiliki kekuatan moral yang dapat dijadikan sebagai senjata oleh gerakan mahasiswa dan rakyat untuk melakukan pembunuhan karakter (character assassination).

Kontrak politik atau kontrak sosial dapat dibuat pada saat sebelum atau setelah wakil rakyat dan kepala daerah terpilih. Kontrak Politik dan sosial yang dilakukan ketika sebelum pemilihan selain memiliki daya ikat yang kuat antara calon dan masyarakat yang dijanjikan, namun pada akhir-akhir ini cenderung digunakan untuk kepentingan politik para kandidat guna meraih dukungan yang lebih besar. Pada pemilu 1999 dan 2004 sangat langka pada calon wakil rakyat yang berani melakukan kontrak politik dan kontrak sosial dengan rakyat. Namun pada pilkada yang dilakukan sejak 2005 sampai 2008 dan pemilu 2009 banyak kandidat yang tidak malu-malu lagi untuk melakukan kontrak politik/sosial untuk meraih dukungan rakyat. Kelemahan melakukan kontrak politik/sosial sebelum terpilih adalah jika calon wakil rakyat dan kepala daerah yang didukung tidak mendapatkan kemenagan maka kontrak tersebut akan gugur dengan sendirinya sehingga suara rakyat akan sia-sia, jika mereka terpilih maka para wakil rakyat dan kepala daerah akan mendahulukan kepentigan para pemilihnya yang secara psikologis telah berjasa menyumbangkan suara sehingga mengantarkan mereka mendapatkan kursi.

 Dalam politik tidak ada lawan dan kawan yang abadi, sehingga jangan sampai rakyat hanya pada posisi di pihak yang menjadi penonton bahkan cenderung hanya sekedar dimanfaatkan. Untuk menyiasati kelihaian para politisi yang akan dan telah mendapatkan kekuasaan baik legislatif maupun eksektutif, gerakan mahasiswa dan rakyat harus selangkah lebih maju mengatisipasinya dengan melakukan kontrak politik dan kontrak sosial setelah para calon anggota dewan dan kepala daerah telah berhasil menduduki jabatan sebagai wakil rakyat dan kepala daerah. Hal ini sangat penting agar membantu para wakil rakyat dan kepala daerah merealisasikan janji-janji politik selama kampanye agar tidak sekedar menjadi janji manis sesaat dalam mewujudkan Good Governance (suatu tata pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efesian) dan Clean Government (pemerintahan yang bersih).

Kontrak politik dan sosial yang dilakukan dapat menyangkut semua bidang kemasyarakatan dan pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan dan supremasi hukum berupa transparansi birokrasi, pemberantasan korupsi, penegakan supremasi hukum, penghapusan pungutan liar, pembuatan perda anti maksiat berupa miras, judi dan penyakit masyarakat lainnya. Dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat berupa pembuatan perda-perda yang mempercepat kesejahteraan rakyat seperti perda zakat, pendidikan dan kesehatan gratis dan berkualitas, menuntaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan khususnya rakyat kecil, memperluas lapangan kerja, tidak melakukan perbuatan-perbuatan a moral dan asusila (narkoba), sederhana dan tidak berlebihan.

Ditengah gempita dan maraknya pelantikan para wakil rakyat yang baru hasil pemilu 2009 dan menjelang hajatan akbar demokrasi pilkada yang akan dimulai lagi tahun 2010, kita akan melihat siapa diantara para wakil rakyat dan calon kepala daerah yang berani melakukan kontrak politik dan sosial dengan mahasiswa dan rakyat. Kita juga sedang menantikan gerakan mahasiswa mana yang masih konsisten mengawal reformasi dan mengawal pemerintahan yang bebas korupsi dan merakyat dengan mengambil tugas kepahlawanan dengan jas almamater simbol independensi gerakannya dan draf kontrak politik dan sosialnya atas nama rakyat ”memaksa” wakil rakyat dan calon kepala daerah untuk menandatanganinya.

Iwan Wahyudi

Ketua Departemen Pengembangan Daerah

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)

Wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara.

Dimuat di harian bima ekspres 25-26 September 2009

Read More

Sosial Media, Menyambung Rasa dan Mengobati Rindu

Semalam nada telepon seluler saya tak berhenti berdenting. Setelah dibuka ternyata terjadi dialog panjang di sebuah group Facebook. Dialog antara sahabat lama yang tak pernah bersua setelah tamat SMP. Dialog di group itu entah berakhir hingga jam berapa? Yang jelas penuh kehangatan.

 Mungkin pengalaman itu juga kita rasakan, banyak sahabat, kerabat, mantan rekan kerja, teman sepermainan dan pendidikan yang sudah lama tak bersua dan tak tau rimbanya akhirnya dipertemukan di social media. Atau kita akhirnya bisa bertemu dan bersua dengan keluarga yang jaraknya begitu jauh dan melepas kerinduan karena telah lama tak bertemu langsung.

Walau disisi lain ada berita yang tidak mengenakan tentang anak gadis yang dibawa lari teman prianya yang baru beberapa saat dikenal melalui social media. Ah itu tidak menggambarkan seremnya dunia social media tergantung kembali pada pribadi kita. Tentunya kita punya insting imunitas personal untuk bisa akrab dengan siapa?. 

Betapa banyak juga gerakan penggalangan solidaritas yang berhasil melalui social media, baik itu bantuan koin kepedulian terhadap sesama yang membutuhkan, bahkan solidaritas gerakan masyarakat untuk menumbangkan sebuah tirani. Yah itulah ketika tiap rasa sepenanggungan menemukan komunitasnya ia akan tersambung dan membentuk arusnya.

Namun perlu diperhatikan dan diwaspadai oknum pelaku social media pengumbar kegombalan rasa yang dapat menghanyutkan sesama kejalan yang tidak benar. Dalam setiap sesuatu memiliki potensi menjadi positif maupun negative tergantung pada si penggunakannya.

Mari gunakan social media untuk menyambung rasa dan mengobati rindu sesuai dengan fitrah kemanusiaan dan tuntunan hidup dalam agama.

Rumah Kita Semua, 1 Oktober 2013

IWAN Wahyudi

www.iwan-wahyudi.com

Read More

MENGENGGAM SPIRIT PAGI (2)

Saat pagi hari ketika kedua kelopak mata terbuka kembali dari tidur, kita menglihat kembali isi dunia yang sempat “ditinggalkan” sejenak. Udara segar mulai terhirup dan memasuki rongga paru-paru. Diwaktu pagi semua kita menghirup udara yang terasa segar dibanding  pada waktu selainnya karena aktifitas penghuni bumi masih sedikit.

Pada waktu pagi udara masih sehat. Dalam teori ilmu alam, pagi adalah tempat menyebarnya oksigen terbaik dari semua waktu yang ada. Hal itu karena pada waktu pagi bumi melakukan proses pengolahan oksigen terbaiknya untuk diterima semua komponen diatas bumi. Setiap hirupan udara pagi dirasakan begitu jernih, segar dan membangkitkan semangat hidup dan beramal.

Pada waktu pagi, kita merasakan mentari begitu indahnya dengan rasa hangat yang dikeluarkannya. Saat pagi hari matahari mengeluarkan sinar yang tidak sepanas siang atau sore yang masih dipengaruhi oleh panas bumi dari waktu siang. Mentari pagi begitu banyak mengandung vitamin D yang diperlukan oleh tubuh manusia. Matahari memberikan kehangatan terbaiknya diwaktu pagi hari ketika semua kehidupan dimulai kembali.

Banyak gerakan dan aktifitas alam yang mengambil momentum pagi untuk memulai dengan kebaikan yang mempesona serta membuat makhluk lainnya takjub dan merasakan manfaat.

Saat terbaik yang ada dalam perjalanan hidup harian kita yaitu dipagi hari, saat masih hening, ketika udara masih segar, waktu mentari menebar hangatnya. Ketika alam memberikan aktifitas terbaiknya dipagi hari, kita memanfaatkan momentum tersebut  juga sebagai spirit memadukan serta memulai menggerakan semua potensi kebaikan dalam hidup kita.

Jafana Garden, 27 Oktober 2013

IWAN Wahyudi

www.iwan-wahyudi.com

Read More

KARYA YANG MEMPERPANJANG USIA

Tidak semua kita adalah sosok terkenal dan pribadi populer sebagaimana selebriti dan tokoh-tokoh bangsa. Tidak semua kita punya kelebihan yang fantastis dan luar biasa hingga selalu membuat decak kagum dan lantunan pujian tanpa henti. Ya, semua mereka mendapatkannya atas buah kerja keras walau ada diantaranya adalah warisan dari leluhurnya.

Tanpa kita sadari setiap yang kita lakukan adalah sebuah karya dari indera atau isi tubuh. Kadang berupa sesuatu yang besar dan tak jarang hanya hal-hal biasa yang dianggap angin lalu karena sebuah rutinitas dan memenuhi sesak hari-hari.

Para peneliti dan penemu tersohor yang melahirkan teori-teori dari berbagai bidang sampai hari ini masih menjadi rujukan orang yang entah berapa jauh rentang waktu hidup dengan usia zaman ini?. Para ulama yang menulis kitab-kitab yang menjadi rujukan jalan keimanan, menjadi referensi umat lintas teritorial yang radiusnya begitu luas dan telah menyelamatkan berapa ratus orang dari jalan kesesatan?.

Lalu kita siapa dan punya apa?

Sehingga harus dikenang, punya sedikit karya yang terus bernafas walau usia didunia telah tertutup. Pernah mengerjakan sesuatu yang terus mengalirkan makna bagi pribadi dan orang lain walau kita taklagi dengan usia biologis.

Sebatang pohon rindang ditepi jalan tempat orang berteduh dikala terik mentari dan tempat anak-anak memanjat memetik buah ranumnya dikala musim. Cara penjumlahan atau perkalian yang sekedar iseng pernah kita sisihkan waktu untuk mengajari teman sebangku ketika sekolah, kini membawanya tak tertipu dalam menghitung uang. Sekantung darah yang kita donorkan, entah pada siapa karena lamanya tak teringat lagi nama sang penerima? Sampai kini sang penerima dapat sehat setelah operasi yang dilaluinya ketika sakit.

Kita mungkin bukan orang yang dianugerahi usia begitu panjang atau memiliki karya besar yang terkenal hingga seantero negeri. Namun, kita tetap punya cara-cara kecil yang biasa-biasa saja. Lukisannya terus ada walau telah tutup usia. 

Sekecil apapun karya dan sekelumit apapun goresannya selama masih dengan tinta niat yang benar  ia tetap adalah karya yang memiliki panjang “usia” melebihi umur personal setiap anak manusia.

Jafana Garden

25 Agustus 2013

IWAN Wahyudi

Read More